Unifah Rosyidi PB PGRI Menghadap Mendikbud, Ini Daftar Aspirasi Anggota Yang di Laporkan

Sebagai tindak lanjut  kami diterima Bapak Presiden RI, selanjutnya kami melapor kepada Bapak Mendikbud, Beliau menerima kami bersama Bapak Sekjen Kemdikbud.
Beberapa hal yg kami laporkan dan  mohonkan ditindaklanjuti  sebagai  aspirasi anggota adalah sebagai berikut :

1. Bapak Presiden berkenan  jadir membuka dan memberi amanat pada Rakorpimnas PGRI di Yogyakarta, tanggal 22 Juli 2017. Sekaligus kami mohon pak Mentri bersama pak Sekjen mendampingi  Bapak Presiden.
2. Kami mohon agar Dirjen GTK tidak dihapus. Yang menjadi masalah bukan lembaganya tetapi policy-policy yg dhasilkanya. Keberadaan Dirjen GTK adalah pengejawantahan dari UUGD yang diperjuangkan susah payah okeh PGRI sejak tahun 1998. Mohon jangan membuat kehebohan baru krn PGRI konsentrasi mendorong peningkatan mutu guru.
3. Kelulusan sertifikasi guru dgn nilai  8 tidak masuk akal ditinjau dari aspek manapun. Mhn dihapus diganti yg wajar 6.1 sd 6.5, Saat ini yg lulus kurang dr 15 %. Ini juga pemborosan untuk biaya sertifikasi. Lebih baik untuk peningkatan kompetensi guru.
4. Mekanisme pembayaran TPG diperbaiki. Mohon agar krn satu dan lain hal maka jika guru berhalangan satu dua hari jangan tdk dibayar. Itu mengingkari keadilan dan prinsip penghargaan thd profesi.
5. Perbaikan sistem kenaikan pangkat yg berbelit2 dg perbaikan pada Permenagpan no. 16 /2009.
6. Perhatian terhadap sekolah-sekolah PGRI termasuk tdk membangun sekolahbyg dekat dg sekolahnkami sehingga mati. Padahal kehadiran sekolah kami telah berhasil membuka akses ketika pemerintah belum mampu.
7. Penarikan  uang hingga 3 juta kepada para Kasek untuk memperoleh NUKS adalah meresahkan dan ditengarahi merupakan permainan oknum-oknum.
8. Impassing agar diperbaiki dan disederhanakan.
9. Perhatian terhadap peningkatan kompetensi guru dg pelatihan-pelatihan yang memadai berdasarkan kebutuhan.
10. Tidak terlalu banyak persoalan administrasi yg menjadi ebban guru, agar guru bisa konsentrasi bekerja.
11. Penuntasan persoalan guru honorer.  Mhn dapat perbaikan UU ASN. Sambil menunggun perbaikan, guru honorer yg sdh terdata agar diselesaikan dg:
    a. Rekruitmen CPNS diberikan kpd guru honorer yg memenuhi syarat kualifikasi  dan kompetensi.
    b. Rekruitmen PNS  guru2 3 T diberikan kepada guru honorer asal daerah tersebut.
    c. Guru honorer yg  usianya sdh sangat senior di atas 35 tahun, agar didahulukan dala m pengangkatan P3K tanpa harus terikat kontrak tiap tahun, dan kalau pensiun diberika pesangon.
12. Penilai kinerja guru tidak berbelit-belit  bersifat administratif tapi pengamatan langsung dengan feedback yg terukur.
13. Penghargaan thd pengawas. 
14. Aturan yg tengah dibuat untuk pemenuhan 24 jam agar tidak 40 jam tapi 37.5 jam.
15. Dilibatkan dalam penyusunan kebijakan sehingga dapt mendengarsuara dan aspirasi guru .
16. Menyampaikan surat permohonan kehadiran di Konproc Jatim dan launchinf SMK PGRI Mejayen sesuai permintaan .

Respon pak Memdikbud sangat baik, Kami diminta langsung untuk memberikan konsep perbaikan thd draf yg sekarang sdg disusun seperti: Untuk.kenaikan pangkat dan penilaian kinerja yg akan diintegrasikan menjadi satu. Begitu juga perbaikan dlm juknis pembayaran TPG Terkait ASN harus koordinasi dengan Menpan Intinya Pak Mendikbud tidak ingin mempersulit guru tapi juga tidak memudahkan..semua harus bersama2 bertsnggung jawab thd peningkatan mutu .

Salam dan Semangat meningkatkan mutu.

Unifah Rosyidi
Ketua Umum PB PGRI .